Modul Penguatan

Tata Kelola & Manajemen Keuangan Sekolah

Tujuan Pembelajaran
  • Memahami prinsip tata kelola satuan pendidikan yang baik (Good School Governance).
  • Memahami perencanaan berbasis data dan penyusunan RKAS melalui ARKAS.
  • Mengenali pengelolaan Dana BOSP (BOS & BOP) dan sumber pembiayaan lain secara akuntabel.
  • Memahami penatausahaan, pelaporan keuangan, serta prinsip integritas dan pencegahan kecurangan.
Write your awesome label here.

Video

30 Menit

Asesmen

110 Menit

Asesmen 1

Keuangan

Asesmen 2

Tata Kelola

Satriwan Salim, M.Si.

Koordinator Nasional P2G

Satriwan Salim adalah pemerhati dan aktivis pendidikan tingkat nasional yang menjabat Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)—organisasi guru dan pemerhati pendidikan yang aktif menyuarakan tata kelola, akuntabilitas, dan mutu pendidikan Indonesia. Sehari-hari ia juga berpraktik sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Labschool Jakarta serta staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Rekam jejak akademiknya menonjol: ia menyelesaikan studi sarjana di UNJ sebagai wisudawan terbaik se-universitas dan melanjutkan pascasarjana pada Program Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI). Sebagai Koordinator Nasional P2G, ia menjadi salah satu rujukan utama media dalam isu kebijakan pendidikan—termasuk transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan, keberpihakan alokasi minimal 20% APBD, serta tata kelola dana pendidikan hingga ke daerah.

Latar keilmuan kewarganegaraan dan ketahanan nasional, dipadu pengalaman panjang mengadvokasi tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel, menjadikan Satriwan figur yang tepat untuk Modul ini. Ia memahami manajemen keuangan sekolah bukan sekadar administrasi angka, melainkan bagian dari prinsip good school governance: transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik, dan integritas dalam pengelolaan Dana BOSP maupun anggaran satuan pendidikan. Perspektif nasionalnya membekali para kepala sekolah Kalimantan Tengah dengan kerangka berpikir tata kelola yang menempatkan pengelolaan keuangan sekolah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik—bukan semata kewajiban pelaporan.

Dibuat dengan